Wali Kota Batam, Amsakar
Achmad, menghadiri Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun
Anggaran 2026 bersama BPKP Kepri di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).
HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
Batam – Wali
Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan
Penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut berlangsung
di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Batam didampingi
Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, serta sejumlah kepala organisasi
perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar menyambut baik
langkah BPKP yang melakukan evaluasi sejak tahap perencanaan atau pre-audit.
Menurutnya, pendekatan pengawasan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah
daerah untuk melakukan perbaikan sejak awal, sehingga potensi risiko dapat
dimitigasi lebih dini.
“Kami sangat terbuka dengan kehadiran tim BPKP.
Kami membutuhkan pandangan dari pihak eksternal untuk menilai secara objektif
apakah perencanaan yang disusun benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi
daerah, atau masih perlu diperbaiki agar penggunaan anggaran lebih tepat
sasaran,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batam saat
ini tengah melakukan transformasi arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika sebelumnya pembangunan
lebih banyak difokuskan pada infrastruktur, kini kebijakan mulai diarahkan pada
penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Masa depan Batam sangat bergantung pada
kualitas SDM. Karena itu, kami meluncurkan sejumlah program prioritas, seperti
seragam sekolah gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang
mampu, hingga cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC)
yang kini telah mencapai 98,12 persen,” jelasnya.
Selain itu, Pemko Batam juga memberikan
perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini mencakup belasan ribu pekerja, mulai dari pengemudi ojek daring,
imam masjid, hingga penambang pancung.
Amsakar menegaskan, langkah tersebut diambil
untuk memastikan masyarakat Batam memiliki jaring pengaman sosial yang memadai.
Terkait program strategis nasional, ia
menyampaikan bahwa Batam telah menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah
dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Beberapa langkah konkret
yang dilakukan antara lain pembentukan koperasi nelayan, koperasi Merah Putih,
serta persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau, Mudzakir, menjelaskan bahwa evaluasi perencanaan dan
penganggaran daerah merupakan agenda prioritas nasional. Hasil evaluasi dari
berbagai daerah nantinya akan dikompilasi oleh BPKP pusat untuk dilaporkan
kepada Presiden.
“Kami mendorong pengawasan sejak tahap
perencanaan agar mitigasi risiko, termasuk potensi kecurangan atau fraud, dapat
dilakukan lebih awal. Jangan sampai perangkat daerah ragu mengidentifikasi
risiko, karena dengan mengenali risiko, kita justru dapat mengendalikannya,”
ujar Mudzakir.
Ia menambahkan, terdapat lima sektor utama yang
menjadi fokus evaluasi BPKP di Batam, yaitu pendidikan, kesehatan, penanganan
stunting, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan.
Menurutnya, tim BPKP akan melakukan evaluasi
secara mendalam terhadap penjabaran program dan anggaran di setiap OPD guna
memastikan setiap alokasi APBD benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian
visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami berharap dukungan data dari seluruh OPD
agar proses evaluasi berjalan lancar. Dengan demikian, perencanaan yang disusun
tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga efektif dalam
implementasinya,” tutup Mudzakir. (Diskominfo Batam/Ahmad Nusur)