𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Wali Kota
Batam, Amsakar Achmad menghadiri Japan Indonesia Local Administration Seminar
2025 yang digelar di Mandarin Oriental Hotel Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Seminar ini terselenggara atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Ministry of Internal Affairs and Communication (MIC) Japan
sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Kegiatan yang mengusung tema “Strengthening Local Finance
and Regional-Owned Enterprise for Economic Growth in the Regions” ini bertujuan
menggali pendekatan tata kelola dan pembiayaan daerah yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu Amsakar mendapat kehormatan untuk
memaparkan materi berjudul “Strategi untuk Mendukung Pembangunan Daerah”. Ia
memaparkan gambaran Kota Batam yang memiliki luas wilayah 1.034,732 km² dengan
454 pulau yang tersebar di dalamnya.
Dengan karakteristik geografis dan letak yang strategis,
Batam ditetapkan pemerintah sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas, sekaligus menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari sisi ekonomi, Batam menunjukkan kinerja yang
membanggakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tercatat sebesar 6,69 persen,
lebih tinggi dibanding Provinsi Kepulauan Riau (5,02 persen) maupun nasional
(5,03 persen).
“Pertumbuhan ekonomi yang positif ini menunjukkan bahwa
arah pembangunan Batam sudah berada di jalur yang tepat. Pemerintah akan terus
menjaga iklim investasi sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.
Dari sektor pariwisata, Batam juga mencatat prestasi
gemilang. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2024 mencapai 1.326.831
orang, menjadikan Batam sebagai salah satu gerbang utama pariwisata Indonesia
sekaligus kontributor penting bagi perekonomian daerah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan
pembangunan tidak terlepas dari kontribusi pajak daerah. Empat sektor
penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam berasal dari Pajak
Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta
pajak reklame.
“Semua capaian ini menjadi modal kuat bagi Batam untuk
terus melangkah maju. Kami optimistis Batam dapat menjadi pusat investasi dan
pariwisata unggulan di Asia Tenggara,” pungkas Wali Kota Amsakar.
Tidak hanya menjadi ruang diskusi, forum ini juga
menghadirkan paparan mendalam dari para pakar dan praktisi mengenai praktik
terbaik dalam penguatan keuangan lokal serta pengelolaan BUMD. Para narasumber
dari Indonesia maupun Jepang membagikan pengalaman bagaimana mengembangkan
model tata kelola yang adaptif serta berorientasi pada hasil (result-based
governance).
Melalui seminar ini, diharapkan muncul pemikiran-pemikiran
strategis dalam transformasi pembangunan daerah. Harapannya, tata kelola yang
inklusif, efisien, dan berkelanjutan dapat benar-benar diterapkan di berbagai
wilayah, termasuk Batam. (mcb)