Wali Kota Batam, Amsakar
Achmad, menyampaikan sambutan saat menghadiri FGD Akselerasi Hilirisasi Sektor
Ketahanan Pangan Lokal Provinsi Kepri di Auditorium ITEBA, Minggu (8/2/2026).
HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI
Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan
pentingnya hilirisasi pangan lokal sebagai langkah strategis dalam memperkuat
ketahanan bangsa. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion
(FGD) Akselerasi Hilirisasi Sektor Ketahanan Pangan Lokal Provinsi Kepulauan
Riau yang digelar di Auditorium Institut Teknologi Batam (ITEBA), Minggu
(8/2/2026).
FGD ini diikuti sekitar 250 peserta yang berasal
dari berbagai unsur pemangku kepentingan sektor pangan, pertanian, dan
kelautan, baik dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, maupun perwakilan
kelompok tani dan nelayan.
Dalam sambutannya, Amsakar mengapresiasi
inisiatif Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPD Kepri yang dinilainya
berhasil menghadirkan forum strategis dan relevan dengan arah pembangunan
nasional.
“HKTI DPD Kepri berhasil menghadirkan agenda
yang sangat penting dalam konteks mendukung Asta Cita Presiden Republik
Indonesia,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan bahwa ketahanan bangsa tidak dapat
dipisahkan dari ketahanan energi dan ketahanan pangan. Oleh karena itu,
kebijakan hilirisasi dinilai menjadi kunci agar potensi sumber daya alam tidak
lagi bergantung pada penjualan bahan mentah.
“Kita harus mendorong hilirisasi terhadap
seluruh sumber daya alam yang kita kelola. Jangan lagi menjual bahan mentah,
tetapi mengolahnya agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi,” tegasnya.
Amsakar menilai FGD yang digagas HKTI ini
sebagai langkah awal untuk mendorong keberpihakan yang lebih nyata kepada
petani dan nelayan lokal, khususnya dalam memperkuat posisi mereka dalam rantai
nilai produksi dan pengolahan.
“Ke depan, para petani dan nelayan tidak boleh
hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga harus terlibat sebagai pelaku
utama dalam proses pengolahan hingga pemasaran,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas
sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi, hingga kelompok tani dan
nelayan, dalam membangun ekosistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Semua pemangku kepentingan harus duduk bersama,
saling bertukar pikiran, berbagi informasi, dan memberikan pendampingan. Para
narasumber yang memiliki keahlian perlu memberikan pengayaan pengetahuan,
sekaligus mendengar langsung persoalan yang dihadapi kelompok tani dan
nelayan,” jelasnya.
Menurut Amsakar, esensi kebijakan ketahanan
pangan dan ketahanan bangsa terletak pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia di sektor produksi.
“Ketika petani semakin berkualitas dan nelayan
semakin berdaya, di situlah makna sejati ketahanan pangan. Hilirisasi bertujuan
menumbuhkan kemandirian agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan
daya saing,” pungkasnya. (Diskominfo Batam/Yogi Septiyan)