Sekda Batam, Firmansyah, memberikan keterangan kepada wartawan usai Rakor Penanganan Pengungsian Luar Negeri di Daerah yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (28/1/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat layanan dasar bagi pengungsi luar negeri, khususnya di sektor pendidikan anak. Saat ini, tercatat sebanyak 67 anak pengungsi telah mengikuti pendidikan formal di berbagai jenjang sekolah di Batam, sementara 38 anak lainnya mengikuti program persiapan sekolah.
Data tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota
Batam, Firmansyah, saat mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali
Kota Batam Li Claudia Chandra dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsian
Luar Negeri di Daerah yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (28/1/2026).
Rakor ini diselenggarakan Direktorat Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dan diikuti oleh
Kepala Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) tingkat provinsi
dan kabupaten/kota, serta perwakilan badan dunia terkait, baik secara luring
maupun daring.
Firmansyah menyampaikan bahwa akses pendidikan
menjadi salah satu fokus utama Pemko Batam dalam memastikan hak dasar anak
pengungsi tetap terpenuhi. Selain pendidikan formal, terdapat pula anak
pengungsi berkebutuhan khusus yang telah difasilitasi untuk mengakses
pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
“Saat ini Batam menangani 359 pengungsi yang
didampingi oleh International Organization for Migration (IOM). Mereka tersebar
di dua lokasi penampungan sementara, yakni Hotel Kolekta Lubuk Baja dan
Akomodasi Non-Detensi Sekupang,” ujar Firmansyah.
Mayoritas pengungsi berasal dari Afghanistan
sebanyak 227 jiwa, disusul Sudan 84 jiwa, Somalia 20 jiwa, dan sisanya dari
negara lainnya.
Ia menegaskan, sebagai wilayah perbatasan dan
kawasan strategis nasional, Batam memiliki tantangan tersendiri dalam menangani
isu lintas negara. Karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat,
termasuk dalam pemantauan hunian, penanganan sosial kemasyarakatan, serta
pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan.
Selain sektor pendidikan, Pemko Batam juga
memperkuat layanan kesehatan bagi para pengungsi melalui kolaborasi Dinas
Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan mitra pelaksana. Layanan yang diberikan
meliputi edukasi kesehatan, skrining dasar, layanan kesehatan mental dan
psikososial, serta rujukan medis sesuai kebutuhan.
“Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan agar
pengungsi, khususnya anak-anak, tetap mendapatkan perlindungan dan layanan
dasar yang layak selama berada di Kota Batam,” tutup Firmansyah. (Diskominfo Batam/Muhardi)