Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan Batuampar di Sentosa Seafood Batam, Taman Pasifik Lot 1, Kamis (29/1/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
Batam – Wali Kota Batam, Amsakar
Achmad, menegaskan pentingnya skala prioritas dalam penyusunan program
pembangunan daerah. Hal ini menyusul masih adanya kesenjangan antara besarnya
kebutuhan pembangunan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Batam.
Pernyataan tersebut disampaikan
Amsakar saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat
Kecamatan Batuampar di Sentosa Seafood Batam, Taman Pasifik Lot 1, Kamis
(29/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Amsakar
mengapresiasi kekompakan masyarakat dan tokoh setempat yang aktif mengawal
usulan pembangunan sejak tahap rembuk warga, pra-Musrenbang, hingga forum
tingkat kecamatan.
Menurutnya, Musrenbang menjadi
ruang penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan
strategis pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa setiap usulan harus diseleksi
berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Total kebutuhan pembangunan Batam
mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan APBD kita berada di angka
Rp4,29 triliun. Artinya, ada selisih yang harus kita kelola dengan bijak
melalui penentuan skala prioritas,” ujar Amsakar.
Amsakar juga memaparkan capaian
sejumlah indikator makro ekonomi Batam yang menunjukkan tren positif sepanjang
2025. Pertumbuhan ekonomi Batam tercatat mencapai 6,6 persen dan pada triwulan
III 2026 diproyeksikan menembus angka 7 persen.
Selain itu, realisasi investasi
juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp69,3 triliun atau sekitar 115,5
persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp60 triliun. Angka
kemiskinan pun mengalami penurunan dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81
persen pada 2025.
Sementara itu, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Batam tercatat sebesar 83,8, tertinggi di Provinsi Kepulauan
Riau. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menunjukkan tren
penurunan dan kini berada di angka 7,57 persen.
“Capaian ini merupakan hasil kerja
bersama. Ada sinergi Pemko Batam, DPRD, Forkopimda, serta dukungan dunia usaha
yang bahkan menyumbang sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat.
Ini menjadi modal besar bagi Batam untuk melangkah lebih maju,” katanya.
Meski demikian, Amsakar mengakui
masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah
daerah, khususnya di sektor air bersih, pengelolaan sampah, dan penanganan
banjir.
Terkait persoalan sampah, ia
menjelaskan adanya kendala teknis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur
akibat penutupan Zona A oleh kementerian terkait. Kondisi tersebut sempat
menyebabkan antrean panjang armada pengangkut sampah.
Namun, Pemko Batam telah mengambil
langkah taktis melalui pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta
normalisasi operasional di Zona B. Selain itu, dukungan pelaku usaha melalui
bantuan pengerasan jalan menuju TPA senilai sekitar Rp3–4 miliar turut membantu
memperlancar operasional.
“Pengelolaan sampah tidak bisa
dilakukan secara instan. Kendaraan harus mengantre hingga empat jam untuk
mencapai lokasi penimbunan dengan ketinggian tumpukan mencapai 20 meter.
Alhamdulillah, kondisi ini mulai terurai berkat kolaborasi berbagai pihak,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur lainnya,
Amsakar menyebutkan Pemko Batam terus memfokuskan perbaikan layanan air bersih
di 18 kawasan stres air, serta melakukan normalisasi drainase dan pembangunan
pompa guna meminimalkan titik-titik rawan banjir di wilayah perkotaan. (Diskominfo
Batam/Ahmad Nusur)